Persoalan-persoalan Kebudayaan Konkret Sekaligus Abstrak

Alangkah `kekal’ persoalan kebudayaan! Alangkah kongkret ia: menguras cinta, harga diri, tapi juga kecemasan. Dan, pada saat yang sama, alangkah abstrak! Teramat luas dan rumit pengertiannya, dengan ratusan definisi dan ribuan pemahaman.Tiap hari kita menggunakan kata kebudayaan, seolah-olah ia sedemikian jelas. Tiap hari pula kita memperdebatkannya, seolah-olah tak satu kalipun pernah kita genggam kejelasannya. Bagai sungai deras airnya, mengalir dan bergerak. Kita terpesona atau cemas. Kita ciduk segelas air darinya: air itu tetap air sungai itu, tapi juga sudah bukan air sungai itu, melainkan air gelas. Keduanya sangat berbeda. Seolah-olah kita harus menciduk bukan saja airnya, tapi juga geraknya, alirannya!
Kita bisa membedakan antara dua skala pengertian: seni-budaya dan kebudayaan. Seni-budaya itu sempit saja artinya. Yakni ekspresi estetis. Terserah apakah yang diekspresikan itu bersumber dari keseluruhan dimensi kehidupan manusia, ataukah bagian tertentu saja. Terserah apakah ia dibagi menjadi yang tradisional dan yang modern, ataukah dibagi berdasar pendekatan lain yang bermacam-macam. Juga terserah apakah ekspresi itu dirahimi oleh semangat estetika saja ataukah dibayitabungkan oleh ideologi, politik dan agama. Yang penting batasnya sebagai ekspresi estetika.

Adapun kebudayaan itu sedemikian luasnya sehingga mungkin saja tak pernah sungguh-sungguh bisa dimengerti. Disebut bahwa segala kecenderungan yang terjadi dalam politik, ekonomi, hukum, birokrasi atau ritus, adalah cermin dari bagaimana kebudayaan manusia mengolah sejarahnya. Agama, yang `tercampak’ dari langit, di-‘budaya’-kan oleh manusia. Dalam jumlah rentang waktu tertentu dari proses kreatif sejarah, kebudayaan disebut peradaban. Tetapi tradisi kebudayaan tertentu yang terjumpai secara `mikro’ lewat perilaku-kecil seorang dusun, juga disebut peradaban. Yang jelas sikap dan gaya manusia dalam menghadapi kehidupan, persoalan, lombok, logam, cinta, langit, Tuhan dan gejala-gejala alam, mencerminkan apa yang disebut kebudayaan.
Misalnya Anda mungkin terlibat organisasi yang mengelola dan menyantuni kepentingan beberapa pihak: buruh, petani, nelayan, wanita, dan seniman-budayawan. Seni-budaya adalah bagian seperti wanita adalah juga bagian. Tapi kebudayaan, ialah inisiatif, landasan, iman atau apapun yang mendasar bagi kemanusiaan yang `mengilhami’ dan memberi ruh kepada semua segi tersebut. Kalau kata `ruh’ segera kita konotasikan kepada Agama, maka yang dimaksud tentulah Agama yang telah di-kebudayaan-kan.

Tetapi apakah sesungguhnya yang paling kebudayaan dari seluruh pengertian di atas?

Apa tanda-tanda yang dipersyaratkan bagi sebuah kebudayaan suatu kelompok masyarakat? Dengan logika bahwa jika tanda-tanda itu lenyap berarti lenyap pula kebudayaan masyarakat tersebut? Atau kebudayaan bukanlah tanda-tanda yang tampil, melainkan `rohani’ di belakang tanda apapun?

Kalau orang Aceh nanti mengganti Randai dengan teater modern dan orang Jawa memproses Ketoprak menjadi bukan lagi ketoprak, apakah Aceh dan Jawa kehilangan kebudayaannya? Kalau anak Obahorok tak lagi pakai koteka, cucu Kromoembuh tak lagi pakai blangkon, apakah mereka meninggalkan kebudayaannya? Kalau Mukini dari Sumenep tak lagi memandang bahwa pohon di sudut desa itu angker, kalau penduduk Sulawesi Selatan menjadi anti-sirik, apakah mereka berubah kebudayaan? Kalau Jaka Kendhil kini tak lagi berklenik-klenik dan mengubah namanya menjadi Jack Kendall sambil suka memegang-megang jidatnya tanda sudah menjadi intelektual canggih, apakah ia Malin Kundang dari Ibu kebudayaannya? Kalau lingkungan yang semula penuh dupa menyan kini bersajadah, yang dulu pecandu tahayul berat kini rasional, dulu primitif kini pascaprimitif, dulu khusuk mengabdi ke atas kini kenal demokrasi—telah meninggalkan kebudayaannya?

Adakah modernisasi berjalan bertentangan dengan apa yang kita maksud dengan kebudayaan? Bagaimana menjelaskan bahwa sesungguhnya kita sedang mengkerjasamakan inisiatif modernisasi dengan pemeliharaan orisinalitas kebudayaan?

Alhasil, pada lapis dimensi mana tanda-tanda kebudayaan itu kita temukan? Perilaku sosial? Kecenderungan umum? Sikap kealamsemestaan? Warna sejarah? Karya seni? Ketakwaan dan kepercayaan? Cara memasak sayur? Gaya hidup? Atribut identitas material? Bahasa?

Secara khusus kita juga bertanya bagaimana bisa sekaligus kita berbincang tentang kebudayaan Indonesia yang belum jelas, `baru dicari’ dan `belum ketemu’, dengan tentang `kebudayaan Indonesia yang dikhawatirkan akan punah’? Apa saja yang sebenarnya kita khawatirkan akan punah?

Lubuk Sikap Budaya Kemanusiaan

Dengan ringan sering kita kemukakan Pancasila adalah endapan rumusan asli kebudayaan bangsa Indonesia—meskipun yang diambil ialah lapis filsafatnya. Kalau itu kita sepakati, berarti kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan kemanusiaan seluruh penduduk di muka bumi.
Pancasila bersifat universal dan kita bisa jumpai Pancasila di alam fikir dan alam rasa masyarakat manapun di dunia—termasuk kalangan masyarakat yang mungkin merasa tidak ber-‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Sebab apa yang disebut keadilan sosial, demokrasi, kebijaksanaan atau peradaban, sesungguhnya tak lain dari dimensi ketuhanan.

Seluruh penduduk bumi berkeberatan Pancasila dihilangkan. Tapi Pancasila bukan kebudayaan melainkan sebagian butir ayat Tuhan yang ditemukan oleh kreativitas manusia. Dengan keterbukaan Pancasila terhadap berbagai kemungkinan penerjemahan makna dan sistemisasi nilai-nilainya, kita bukan saja tidak akan memusnahkan `kebudayaan Indonesia’, melainkan justru sedang mencarinya. Ini lepas dari kemungkinan bahwa Pancasila dimanipulir, diredusir atau dimonopoli oleh salah sebuah kekuasaan politik dan pemikiran—sehingga menjadi ekslusif dan menjadi alat kekuasaan.

Dengan demikian Pancasila tidak menyediakan jawaban bagi pertanyaan kebudayaan Indonesia. Ia justru menunggu jawaban itu: ia adalah ruh yang menunggu badannya tiba. Bahkan dengan jujur bisa kita kemukakan bahwa dari sejarah pra-Indonesia kita hampir tidak memiliki—substansial dan sistemik—pengalaman yang terkandung di dalamnya, seperti, kerakyatan, keadilan sosial, hikmat kebijaksanaan dan musyawarah dalam arti sebenar-benarnya. Kita lebih banyak punya kerajaan, kesepakatan semu, atau kebijaksanaan yang diungkapkan mewakili realitas yang bermakna sebaliknya.

Dengan fenomena Pancasila yang berposisi mirip `roh terbengkalai’ kita justru dengan sadar sedang membuangi banyak hal yang selama ini kita kenali sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan Pancasila seolah kita sedang berusaha berdoa semoga terjadi kehilangan-kehilangan tertentu dalam yang kita sebut kebudayaan Indonesia.

Ambil `perilaku sosial’ umpamanya. Feodalisme adalah realitas kenegaraan dan kemasyarakatan yang—pasti—termasuk di antara yang kita maksudkan sebagai kebudayaan asli Indonesia. Feodalisme, pada masyarakat kita, sudah tidak harus langsung berkaitan dengan penguasaan tanah atau pola kekuatan lain: ia sudah bisa terjadi sebagai kebiasaan yang seolah tanpa `sebab’. Ia sudah suatu keniscayaan soial budaya. Semoga hilang, kan?

Kalau Camat makin cenderung menjadi Raja kecil, kalau seorang dosen makin malas dan gengsi untuk membawa tasnya sehingga menyuruh pegawai kantor fakultas untuk mengambilnya di mobil, kalau rumah-rumah menjadi potret kecil kerajaan kerucut-feodal, kalau sebuah perusahaan stagnan `profesionalisme’-nya berdasar hirarki usia sehingga untuk bisa maju musti nunggu Boss `modar mampus’, kalau dosen-dosen agen modernitas berperilaku seperti Ibu-ibu kampung cari kutu sambil ngrasani dan nggosipkan urusan pribadi orang lain, kalau duren itu enak apa tidak terserah keputusan Bapak, kalau pelajar dan mahasiswa harus mengemis dan melayani para pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kalau sang mahasiswi musti bersedia dipacari oleh Pak Dosen supaya lulus, kalau pemimpin agama dan tokoh partai boleh pesan cepat dapat ijazah sarjana dengan hanya kuliah setahun dua kali di universitas petualang, kalau dan kalau—maka tentulah semoga kebudayaan macam itu segera musnah.

Kalau hal-hal macam itu yang kita sebut kebudayaan Indonesia, maka benarlah kita yang terus berfikir untuk menemukan `kebudayaan lain.

Atau identitas materiil? Kita bisa melihat soal yang sederhana: mungkin kita bermaksud tidak mengganti batik dengan jeans atau bertahan pada tikar pandan dan menolak tikar plastik. Di mana kita berdiri? Lebih pada memandang pengusaha batik sebagai produser identitas budaya pribumi, atau pengusaha batik sebagai kelas ekonomi yang makin lemah? Memandang industriawan kecil tikar pandan sebagai pengabdi kebudayaan nasional atau sebagai teri yang ditindih oleh modal besar? Apakah kita akan berkata: “Biar saja dimelaratkan asal entah bagaimana bertahan pada pola budaya tradisi,” ataukah: “Yang penting ialah meningkatkan daya negosiasi ekonomi, dan bukan mempertahankan sentimen budaya yang toh akan punah tergusur.” Sesungguhnya pilihan aksentuasi perhatian kita berangkat dari lubuk sikap budaya kemanusiaan kita. Lubuk sikap itu lebih merupakan indikator kebudayaan dibanding apa yang telah muncul sebagai `fisik kebudayaan’.

Akan tetapi pandangan terakhir ini terelativisir apabila kita mengejarnya lebih dalam. Lubuk sikap budaya kemanusiaan itu disumberi mungkin oleh naluri nurani, mungkin juga oleh prinsip-prinsip agama. Sehingga di sini indikator identitas kebudayaan itu gugur.

~ by samsira on 5 May 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: