Minta 10% APBN, Aparat Desa Geruduk DPR

JAKARTA – Ribuan aparat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara berdemonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Mereka meminta kontrak politik para wakil rakyat untuk menyediakan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 langsung diberikan ke desa-desa di Indonesia.

Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso mengatakan, sekitar 78 ribu desa di Indonesia mengidap citra kemiskinan dan kebodohan yang disebabkan kesalahan fokus kebijakan pemerintah yang membuat desa terpinggirkan dari pembangunan.

”Bila dihitung dari total APBN 2009, 10% setara dengan Rp 100 triliun. Kalau dana tersebut dibagikan ke 78 ribu desa, maka tiap desa menerima Rp 1,3 miliar. Dengan dana sebesar itu desa-desa mampu bangkit dari keterpurukan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Putat, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Darmanto mengungkapkan, dengan alokasi 10% dari APBN, aparat di desa dapat melakukan banyak hal seperti membuka lapangan kerja dengan ditunjang adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan memberikan beasiswa bagi anak-anak desa yang berprestasi.

”Selain itu, kami dari Temanggung juga menuntut restitusi pajak atau cukai tembakau sebesar 2,5% dikembalikan ke daerah,” katanya.

Senada dengan Sudir dan Darmanto, wakil aparat dari Desa Sitanggal, Larangan, Kabupaten Brebes, Khamim juga mendesak DPR segera merealisasikan alokasi dana sebesar 10% dari APBN 2009 kepada desa-desa.
’’Selain itu, kami juga menuntut persamaan dengan Sekdes yaitu diangkat menjadi PNS,’’ tandasnya.

RUU Perdesaan

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyatakan, DPR akan mencari mekanisme untuk memenuhi tuntutan dari Parade Nusantara. Menurutnya, masih ada kemungkinan perubahan APBN 2009 meskipun ada tantangan analisis hak anggaran yang harus dipertanggungjawabkan.

’’Kalau mau nekat, kita bisa menunda pembayaran utang luar negeri separuhnya untuk memenuhi Rp 100 triliun dan menggeser anggaran dana alokasi yang tidak fokus. Harus ada mata anggaran yang mengalah,’’ kata Muhaimin yang optimistis tuntutan itu bisa terpenuhi.

Namun Sekretaris FPDI-P, Ganjar Pranowo, mengatakan harus ada mata anggaran yang jelas kalau ingin merealisasikan Rp 100 triliun. ’’Masalahnya mata anggaran itu tidak ada, dan kalau mau diadakan harus dalam undang-undang, yaitu RUU Perdesaan.’’

Ketua FPPP Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, fraksinya mendorong terbentuknya RUU Perdesaan yang tidak hanya menjamin ada anggaran khusus desa, tapi juga kepastian eksistensi desa dan perangkatnya dalam sistem pemerintahan.

’’Banyak desa yang tidak mengalami kemajuan dan tingkat kesejahteraan yang berarti padahal APBD tiap tahun selalu meningkat,’’ tukasnya.(J22-62)

sumber : suaramerdeka.com

~ by samsira on 18 November 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: