Ahmadiyah dan Religious Freedom

Berikut adalah satu tulisan dari Imam Masjid New York,
M. Syamsi Ali tentang Ahmadiyah.

Hari Senin, 7 Januari kemarin, saya menerima kunjungan
rombongan pengurus Ahmadiyah USA yang tergabung dalam
sebuah organisasi Ahmadiyah Movement in Islam, Inc.
Saya menerima mereka dalam kapasitas saya mendampingi
staf PTRI New York, mewakili pemerintah, untuk
mendengarkan keluhan dan uneg-uneg mereka.
Pada intinya kunjungan mereka tidak membawa sesuatu
yang istimewa. Semuanya adalah menyampaikan apa yang
sudah pernah dimuat oleh berbagai media massa tentang
(isu) kekerasan-kekerasan yang dialami oleh warga
Ahmadiyah di beberapa daerah di Indonesia seperti
Parung, Bogor , Padang , dll. Pada intinya, mereka
mengutuk peristiwa-persitiwa tersebut dan mendesak
pemerintah RI untuk membawa pelakunya ke meja hijau.

Rupanya beberapa anggota pengurus Ahmadiyah, tanpa
saya sadari, sudah mengenal saya. Mereka mengenal saya
dari acara Pre- Ramadan Conference di kepolisian New
York setiap menjelang Ramadan. Saya kebetulan memang
seringkali menjadi salah seorang pembicara pada acara
tersebut, yang juga dihadiri oleh perwakilan Ahmadiyah
yang juga dianggap Muslim oleh kepolisian New York .

Setelah basa basi ala diplomat, pembicaraan menjurus
kemudian kepada (isu) kekerasan-kekerasan yang dialami
oleh warga Ahmadiyah di Pakistan. Perlu diketahui,
Ahmadiyah adalah pergerakan yang secara institusi
terlarang di Pakistan dan pengikutnya tidak dianggap
bagian dari masyarakat Muslim. Tegasnya, mereka dengan
keyakinannya yang keluar dari Al Qur’an dan As Sunnah
dianggap keluar dari agama Islam dan karenanya
dianggap non Muslim minoritas.

Penetapan warga Ahmadiyah di Pakistan sebagai non
Muslim justeru dilakukan oleh pemerintahan yang tidak
berafiliasi ke Islam ketika itu, yaitu pemerintahan
Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto, ayah mendiang
Benazir Bhutto, pada tahun 1974. Keputusan tegas dan
besar ini terjadi hanya setahun setelah Zulfikar Ali
Bhutto menduduki jabatannya sebagai PM Pakistan. Sejak
itu pula Ahmadiyah di Pakistan merupakan organisasi
terlarang, tapi pengikutnya tetap bebas menjalankan
keyakinannya secara pribadi-pribadi.

Sebenarnya, sejak awal mendengarkan mereka, hati saya
sudah hampir memberontak. Pasalnya, sejak semula
mereka secara tidak langsung menuduh ulama-ulama
Indonesia sebagai radikal (dengan istilah mullah) dan
melanggar HAM. Lebih dari itu, dengan membandingkan
antara kejadian-kejadian di Pakistan dan Indonesia,
mereka seolah menuduh bahwa pemerintah Indonesia
mengabaikan HAM dan bahkan ikut mendukung
kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh apa yang
disebutnya sebagai anggota radikal dari komunitas
Muslim Indonesia.

Puncaknya ketika mereka menuduh ulama-ulama Pakistan,
termasuk Abu A’la Maududi, sebagai ulama-ulama
pembunuh dan menganjurkan pengikutnya untuk membunuh
orang-orang Islam lainnya yang tidak sejalan dengan
idiologi mereka. Ternyata mereka sudah memiliki
cuplikan-cuplikan yang diambil dari berbagai sumber
mengenai mereka. Setelah saya perhatikan seraya beradu
argumentasi, saya temukan bahwa cuplikan-cuplikan yang
mereka pegangi untuk menyerang para ulama sunni itu
diambil sepotong-sepotong dan ditafsirkan secara salah
untuk membenarkan argumentasi mereka.

Pada akhirnya, pertemuan itu tidak lagi bercirikan
diplomasi tapi cukup memanas dengan argumentasi
keagamaan dan rasionalitas. Dari semua argumentasi
yang mereka berikan, hanya satu hal dapat diterima.
Yaitu bukankah semua manusia memiliki hak untuk
mengikuti keyakinan masing-masing? Dengan kata lain,
kata kunci “religious freedom” menjadi satu-satunya
alasan yang dipakai untuk membela eksistensi mereka.

Isu kebebasan beragam

Akhir-akhir ini memang cukup banyak tokoh Muslim yang
tiba-tiba tampil menjadi “champion of religious
freedom”. Mungkin mereka ikhlas membela apa yang
dipersepsikan oleh umum, khususnya barat, sebagai
masyarakat lemah (marginalized) , atau boleh jadi juga
karena membela masyarakat yang dipersepsikan
termarjinalkan itu memang “rewarding”. Tentu maksud
saya adalah cepat mendapatkan apresiasi, dukungan oleh
yang kuat, dan yang lebih khusus cepat menemukan
pahala duniawinya (beasiswa, dukungan dana, media
suppot, dll).

Kebebasan beragama bukanlah sesuatu yang baru dalam
Islam. Jauh sebelum dunia barat berkoar untuk jaminan
kebebasan beragama, Islam sejak 15 abad silam sudah
menjamin dengan ayat Al Qur’an, hadits maupun
praktek-praktek Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.
Sehingga pemberian kebebasan beragama dalam tatanan
masyarakat Muslim adalah “religiously is obligatory”
(secara agama adalah wajib). Bahkan Rasulullah
mengancam untuk menjadi musuh bagi mereka yang
menyakiti “dzimmi” (non Muslim minoritas dalam tatanan
masyarakat Muslim.

Dan Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim
terbesar di dunia telah membuktikan ini. Tidak ada
negara di dunia ini yang memberikan posisi terpenting
kepada warga “non majority” kecuali Indonesia . Bahkan
ada masa-masa di mana kaum minoritas jauh lebih
“teranak maniskan” ketimbang kaum mayoritas. Berapa
jumlah menteri non Muslim di Indonesia ? Berapa
sekjen/dirjen (eselon I) di berbagai departemen
pemerintahan dan swasta di negara kita? Silahkan
jumlah dubes/diplomat tingkat tinggi non Muslim di
kementrian luar negeri Indonesia .

Semua ini menunjukkan bahwa secara negara (state) dan
pemerintahan (governance) Indonesia tidak
membeda-bedakan warganya. Semua memiliki hak dan
kesempatan yang sama serta memiliki hak pembelaan
berdasarkan konstitusi negara Indonesia yang disetujui
bersama. Maka, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Islam
dan Kong Hu chu, dan bahkan agama-agama lainnya yang
secara formal tidak terakui, bebas menjalankan
keyakinan dan ibadahnya masing-masing dan dijamin
secara konstitusi.

Isu Ahmadiyah

Ahmadiyah oleh pengikutnya diyakini sebagai agama
Islam dan bukan agama baru. Tapi pada saat yang sama,
Islam yang mereka sampaikan adalah Islam yang secara
prinsip menyimpang dari dasar-dasar ajaran Islam yang
baku . Dan karena perbedaan mendasar yang diakui oleh
mereka inilah, warga Ahmadiyah tidak mungkin mau
menjadi makmum di belakang Imam Muslim selain
Ahmadiyah. Pada prinsipnya, mereka menganggap Muslim
yang tidak satu kepercayaan/ iman dengan mereka
sebagai kafir.

Ada beberapa hal yang paling prinsipil dari kesesatan
Ahmadiyah adalah:

Pertama, bahwa meyakini bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah
nabi atau rasul yang menerima wahyu. Oleh karenanya,
Muhammad S.A.W. bukanlah nabi dan rasul Allah yang
terakhir (khaatam an anbiyyin).

Kedua, bahwa kitab suci terakhir bukan Al Qur’an tapi
al Kitab yang diterima oleh Mirza Gulam Ahmad dengan
nama Tadzkirah. Kitab ini memuat ayat-ayat Al Qur’an
yang diputar balik dan dicampur dengan berbagai
seruan-seruan Mirza Gulam Ahmad.

Ketiga, bahwa melaksanakan ibadah haji ke Mekah tanpa
melakukannya ke kota suci mereka, yaitu Rabwah dan
Qadiyan di India adalah haji yang kering dan tidak
diterima. Kenyataannya, Gulam Mirza Ahmad juga tidak
pernah menjalankan ibadah haji selama hidupnya.

Keempat, bahwa bangkit melawan penjajah (Inggris)
ketika itu bukan jihad tapi pemberontakan. Mirza Gulam
juga menuliskan buku panduan jihad yang pada intinya
mengutuk para pejuang India yang melakukan perlawanan
terhadap penjajahan Inggris ketika itu.

Kelima, Orang Ahmadiyah mempunyai perhitungan tanggal,
bulan dan tahun sendiri. Nama bulan Ahmadiyah adalah:
1. Suluh 2. Tabligh 3. Aman 4. Syahadah 5. Hijrah 6.
Ihsan 7. Wafa 8. Zuhur 9. Tabuk 10. Ikha’ 11. Nubuwah
12. Fatah. Sedang tahunnya adalah Hijri Syamsi yang
biasa mereka singkat dengan H.S.

Dari lima perbedaan prinsipil di atas, jelas
orang-orang Ahmadiyah memiliki keyakinan dan sistim
yang berbeda dengan kaum Muslimin. Maka, ketika mereka
mengkafirkan orang Islam (dalam pandangan mereka)
adalah sangat wajar. Sebab memang, orang-orang Islam
sejati tidak mengimani/meyakini ajaran mereka,
sehingga wajar kalau mereka memang kafir kepada ajaran
Ahmadiyah Qadiyaniah.

Inti permasalahan

Maka, isu Ahmadiyah bukan pada “religious freedom”
atau isu kebebasan beragama. Melainkan isu “penodaan”
agama Islam yang dianut secara luas oleh masyarakat
setempat. Kalaulah seandainya Ahmadiyah diakui sebagai
agama, sekte, keyakinan baru yang sama sekali tidak
dikaitkan dengan ajaran Islam yang murni, tentu tidak
akan menimbulkan permasalahan. Kejawen dan
praktek-praktek keyakinan lokal juga kan tidak pernah
selama ini dipermasalahkan.

Maka, ketika Majelis Ulama Indonesia menfatwakan bahwa
Ahmadiyah sesat dan melaporkan ke Kejaksaan Agung
sebagai bukan ajaran Islam, mereka telah melakukan
fungsinya sebagai pembenteng akidah umat. Yang aneh
adalah jika ada pemutar balikan yang terjadi dalam
ajaran Islam, lantas ulama diam atau malah mendukung.
Bagi saya, ini adalah ulama yang memiliki pemikiran
terjungkir.

Namun demikian, dengan segala hak umat Islam membela
akidah dan kemurnian ajaran agamanya, adalah tidak
sama sekali dibenarkan untuk melakukan
kekerasan-kekerasan dan pengrusakan. Prilaku kekerasan
dan pengrusakan adalah prilaku yang bertentangan
dengan ajaran Islam dan tauladan Rasulullah SAW.
Sebaliknya, justeru akan menampakkan Islam pada posisi
yang semakin tidak menguntungkan.

Akhirnya, sebagaimana saya sampaikan kepada delegasi
Ahmadiyah Amerika, ada dua alternatif bagi mereka:

Pertama, deklarasikan sendiri bahwa Ahmadiyah adalah
agama baru dan bukan Islam, atau kedua, tetap mengaku
Muslim dengan kesesatan-kesesatan tapi dipandang
sebagai “pengacau” dan “penoda” agama orang lain.

Jika alternatif kedua yang dipilih, akan sangat wajar
jika nantinya timbul berbagai reaksi dari masyarakat
yang merasa dirugikan (victimized) . Kalau tetap ingin
tegar menghadapi reaksi-reaksi tersebut, silahkan maju
tak gentar. Hadapi reaksi umat Islam melalui prosedur
hukum dan politik yang ada. Toh pada akhirnya dalam
dunia (what so called) demokratik saat ini, semua
ditentukan oleh kekuatan dan kelihaian argumentasi
yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Yang pasti, umat Islam yang sadar akan tetap melihat
“kesesatan” (baca kekufuran) itu selama mereka masih
bertahan dengan keyakinan mereka. Semoga saja
keputusan pemerintah melihat secara jelas permasalahan
ini, sehingga tidak terjadi opresi kepada mayoritas
atas nama membela minoritas. Lebih tragis lagi jika
pembelaan itu hanya karena sebuah tekanan dari orang
lain atas nama “kebebasan beragama”, yang dalam
konteks Ahmadiyah di Indonesia adalah out of context!

New York , 8 Januari 2008

~ by samsira on 9 January 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: