Kiai Kanjeng-Letto, Wawuh Iki Gak Wawuh Iko

Senin (27/8) malam, ada acara spiritual  Syukur dan Terus Berjuang, dihadiri oleh Letto dan KiaiKanjeng. Seluruh warga korban lumpur diundang dan berhak mengungkapkan aspirasi dan tuntutannya, baik yang dalam proses memperoleh bayaran 20 persen dengan yang 80 persen paling lambat Mei 2008 berdasarkan Peraturan Presiden, maupun pengungsi pasar yang menuntut pembayaran 50:50, atau penuntut-penuntut lain.

 Selama ini, pengetahuan publik tentang kasus lumpur tidak seimbang dan sama sekali tidak lengkap. Pembayaran DP 20 persen sudah mencapai 69 persen dari seluruh hasil verifikasi. Minarak Lapindo wajib dan sudah bersumpah menuntaskan itu paling lambat 14 September. Bagi sebagian korban yang tanah dan bangunannya tidak bersurat hukum, cukup mengisi formulir dan bersumpah bahwa ia jujur dengan pengakuannya tentang luas tanah dan bangunan.

Sebelum warga yang tak berlegalitas hukum itu bersumpah di Pendapa Pemkab Sidoardjo  25 Juli 2007, tanpa memberitahukan siapapun sebelumnya, saya datangi Direktur Operasional PT Minarak Lapindo, kemudian saya bawa ke depan warga dan saya minta bersumpah bahwa mereka akan benar-benar membayar.

Bambang Setyo Widodo, sang Direktur Operasional menyatakan: “Kami akan membayar sesuai dengan klaim warga”. Saya minta dia mengulang dua kali. Kemudian saya konfirmasikan kepada warga dan semua pihak yang hadir, yang kemudian menyatakan bahwa kalimat itu adalah kalimat sumpah. Mereka kemudian berteriak Allahu Akbar! Bersorak sambil meneteskan airmata.

***

Kemarin Kamis (23/8) malam, saya diminta oleh teman-teman pengungsi di Pasar Baru Porong yang menuntut pembayaran 50 persen:50 persen, untuk berkunjung ke kamp pengungsian mereka. Mereka menyatakan sudah tidak bisa menemukan langkah untuk mewujudkan tuntutan mereka.

Selama ini, mereka didampingi oleh banyak sekali tokoh Jakarta, termasuk Bambang Sulistomo putra pahlawan Bung Tomo, Barnas, Pak Tjuk Sukiadi, Walhi dan lain-lain. Bahkan Kamis yang lalu mereka mendatangkan Gus Dur, Mbah Lim, tokoh-tokoh lintas Agama, termasuk mengungkapkan lembar Bahtsul Masail kiai-kiai, pastur, pendeta dan lain-lain tentang kasus Lapindo.

Sangat mengherankan, mereka menyatakan tak bisa melangkah ke mana-mana lagi, kemudian menyerahkan kepada saya untuk mencarikan jalan. Seorang aktivis LSM, Winarko, menyatakan sudah tidak ada lagi siapa-siapa yang bisa dipercaya, sehingga mereka meminta saya datang ke Pasar Baru Porong.

Dengan pemandatan itu, praktis sekarang yang memandati saya sudah 100 persen, minus satu dua orang yang tak bisa diajak berembug dan tidak berani menampakkan diri sehingga hanya bersuara dari belakang atau kejauhan.

Dalam pertemuan di Pasar Baru Porong itu, saya mengemukakan sejumlah prinsip yang saya lakukan. Pertama, saya bukan korban lumpur, bukan Pemerintah, bukan orang Lapindo, bukan LSM dan bukan siapa-siapa, sehingga hanya berhak melakukan sejauh dan sesuai yang dimandatkan secara legal formal tertulis berkekuatan hukum oleh korban kepada saya.

Saya berhak meninggalkan masalah lumpur kapan saja dan menikmati anak istri saya di Jogja, karena keluarga lebih wajib di hadapan Allah. Saya mau disentuh lumpur, tidak bisa tidak, karena kasih sayang sosial sebagai sesama manusia dan bangsa Indonesia.

Kedua, bukan wilayah saya apakah korban memilih pembayaran 100 persen atau 50 persen-50 persen atau 100 persen. Ibarat pemuda yang mau saya nikahkan, saya tidak mempersoalkan apakah dia milih santriwati, artis atau penghuni Dolly. Monggo milih mana secara independen, saya hanya mencoba mencarikan jalan. Tentu saja, ada yang mudah ada yang sukar, dan masing-masing pemilih menanggung risiko pilihannya masing-masing.

Ketiga, kalau saya salah selama bersentuhan dengan urusan lumpur, di forum itu juga saya minta diungkapkan kepada saya. Kalau saya benar-benar salah, saya wajib minta maaf. Kalau penuduh saya yang bersalah, saya tidak menuntut dia minta maaf kepada saya, sebab urusan dia bukan dengan saya, melainkan dengan keadilan Allah.

Keempat, warga korban tidak punya uang untuk menyuap saya. Lapindo tidak efektif untuk menyuap saya karena justru saya yang memastikan Nirwan Bakri bersumpah membayar hak warga. Kalau Lapindo menyuap saya, hasilnya harus meringankan Lapindo, misalnya tidak membayar warga.

Pemerintah bukan hanya tidak menyuap, bahkan saya bersama Bangbang Wetan (BBW) dan Jamaah Maiyah mentraktir pemerintah. Sekian kali rapat kami selenggarakan dengan biaya kami. Pasukan BBW dan Maiyah tiap hari bergiliran ke lapangan dengan biaya operasional pribadi mereka sendiri.

Bahkan biaya transportasi dan akomodasi Tim 16 ke Cikeas semua ditanggung oleh BBW, Maiyah Kenduri Cinta dan Novia Kolopaking. Yang strategis untuk menyuap saya adalah Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) yang juga memberi mandat legal formal kepada saya, dan silakan menanyakan kepada mereka berapa suapan mereka ke saya.

***

Untuk teman-teman Pasar Baru Porong, saya akan mohon kepada Allah agar memberi hidayah kepada saya maupun mereka, mudah-mudahan ada jalan yang bisa ditempuh. Sudah ada yang hadir ke pikiran saya, namun dilarang diomongkan sebelum dilaksanakan.

Acara Syukur dan Terus Berjuang di GOR Delta Sidoardjo, Senin (27/8) malam, semoga diridhoi Allah menjadi momentum solusi yang lebih luas dan mendasar. Pencapaian yang paling minimal adalah kerukunan antarwarga korban, yang meski pilihannya berbeda-beda serta jalan tempuhannya tidak sama, namun mereka tetap memelihara silaturahmi kemanusiaan, bersaudara sebagai sesama bangsa Indonesia, menghormati hak independensi masing-masing untuk menentukan sikap. Perjuangan masih panjang, dan warga korban bertengkar sendiri, maka yang beruntung adalah mereka yang beriktikad tidak baik terhadap kasus lumpur.

Tidak mudah mempersatukan pihak-pihak yang berbeda pilihan. Setelah malam keputusan di Pasar Baru Porong seperti itu, ternyata kemudian terjadi kontroversi. Sejumlah pengungsi tidak senang, bahwa korban penerima kontrak datang mengantarkan saya ke pasar. Mereka menolak apa yang sudah kami sepakati untuk melangkah bagi kepentingan pengungsi pasar.

Tentu saja tidak ada yang memberatkan saya, bahkan kalau itu disebut pembatalan, itu benar-benar justru meringankan saya. Begitulah Republik Indonesia. Yang milih pecel, mangkel pada yang milih rawon, terus gak diwawuh (disapa). Tambah angel dalane (susah jalan keluarnya).

***

Teman-teman Bangbang Wetan dan Jamaah Maiyah yang secara sukarela mengawal semua proses di lapangan dan ikut memelihara nuansa silaturahmi antarsemua pihak yang potensial untuk saling bertentangan, bersama saya bersumpah bahwa tidak ada cacat akhlak, cacat moral, cacat prinsip, dalam melaksanakan semua ini. Kalau ada, kami menanggung risiko untuk dihajar Allah, pethor sikile, pethot cangkeme, angel uripe, kisruh rumahtanggane dan seterusnya.

Bagi yang memfitnah Bangbang Wetan, Jamaah Maiyah dan saya, juga menanggung risiko yang sama dari Allah, atas kemurnian hati Rasulullah Muhammad SAW, para Walisongo, para Auliya di Jawa Timur, juga Mbah Ud Kedungcangkring, Abah Dul Pasar, Yai Hamid, bahkan hadir juga di seputaran lumpur Imam Lapeo Mandar.

Bagi Letto dan Kiai Kanjeng, mereka tak ada kaitannya dengan urusan warga dengan Lapindo dan Pemerintah. Mereka hadir sebagai manusia yang berbekal cinta. ****

~ by samsira on 28 December 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: