SEANDAINYA REFORMASI ADALAH LANGKAH HUSNUL KHATIMAH

Husnul Khatimah adalah judul naskah rumusan diskusi kecil sejumlah orang antara lain Dr. Nurkhalis Madjid, Utomo Dananjaya, Fahmi Idris, Eky Syahrudin, saya sendiri dan beberapa orang lain pada tanggal 16 Mei 1998 di Hotel Regent Jakarta. Isinya berupa saran agar Presiden Suharto mundur dari jabatannya dalam niat, kesadaran dan konteks husnul khatimah — melalui sejumlah alternatif teknis. Mundurnya Pak Harto dari kursi kepresidenan merupakan suatu pilihan tunggal untuk meredam konflik nasional yang sangat gegap gempita waktu itu.

Naskah itu kemudian dikonferensi-perskan pada tanggal 17 Mei 1998 di Hotel Wisata Jakarta. Sore hari besoknya Mensesneg Saadillah Mursyid menyampaikan naskah tersebut kepada Presiden Suharto, yang langsung mempelajarinya. Dua jam kemudian memanggil Saadillah dan menyatakan bahwa ia bersedia memenuhi saran itu dan meminta dipertemukan dengan orang-orang yang menyarankannya untuk ‘lengser keprabon’.

Esok paginya, 19 Mei 1998 pukul 09.00 WIB, orang-orang yang menyusun teks saran itu memenuhi permintaan Pak Harto untuk bertemu di Istana Negara dengan maksud untuk merundingkan bagaimana prosedur turun jabatan yang terbaik bagi seluruh pihak dari bangsa Indonesia. Artinya, cara yang paling konstitusional namun arif dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang memperparah keadaan waktu itu yang memang sudah sangat parah. Di dalam pertemuan itu yang langsung menyatakan kembali secara lisan bahwa sebaiknya Pak Harto turun jabatan adalah Cak Nur sendiri, Yusril Ihza Mahendra, KH Ali Yafie dan saya sendiri. Gus Dur menggaris-bawahi pernyataan tersebut dengan mengemukakan bahwa kali ini ia menemukan Pak Harto bukan sebagai ‘monster’ lagi melainkan sudah manusia biasa yang sadar apa yang harus diputuskannya.

Ada beberapa pilihan teknis untuk turun jabatan bagi Pak Harto. Kalau ia menyerahkan kekuasaannya kembali ke MPR, disimpulkan kurang realistis karena dua sebab.
Pertama, MPR tidak lagi legitimated bagi rakyat dan terutama mahasiswa (meskipun pada hari-hari itu mahasiswa menuntut Sidang Istimewa MPR untuk menurunkan Pak Harto dari jabatannya — mungkin karena mencari jalan pintas untuk menjatuhkan Pak Harto — karena terbukti enam bulan kemudian mahasiswa justru menghalangi diselenggarakannya Sidang istimewa MPR)).
Kedua, Pak Harto sendiri mengemukakan dalam pertemuan itu bahwa kalau sidang istimewa, maka bisa jadi ia akan dipilih lagi. Hal kedua ini masuk akal karena situasi psikologis para anggota MPR ketika itu dan selama jangka waktu yang lama memang sangat dependen ‘di bawah’ Pak Harto. Pilihan lain adalah menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Pertemuan pagi itu tidak cenderung pada pilihan ini, bukan karena contra-Habibie, melainkan semata-mata karena sangat dikawatirkan naiknya Habibie menjadi presiden akan menyulut kontraversi yang parah dan berkepanjangan. Maka pilihan yang diambil waktu itu adalah pembentukan Komite Reformasi, untuk mempeluangi peran primer kaum reformis di dalam menjalankan perubahan negara.

Komite Reformasi itu semacam Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang bertugas mengubah undang-undang politik dan pemilu serta mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu enam bulan ke depan. Komite itu dibentuk dalam waktu dua hari, dan kemudian dalam prosesnya terdiri kebanyakan atas orang-orang yang dikenal sebagai reformis-progresif. Mereka adalah Abdurahman Wahid, Megawati Sukarno Putri, Kardinal Julius Darmaatmadja SJ, Muhammad Amin Rais, Abdul Qadir Djaelani, Adnan Buyung Nasution, Y.B. Mangunwijaya, Kwiek Kian Gie, Ali Sadikin, Daniel Sparingga , Muladi SH. Ismail Suny, I Ketut Puja, Eggi R Sudjana, Soelarso Sopater, Adi Sasono, Affan Gaffar, Arbi sanit , Ahmad Tahir, Ahmad Tirtosudiro, Ahmad Bagdja, Akbar Tanjung, Albert Hasibuan, Anwar Harjono, Anas Urbaningrum, A.M.Fatwa, Abdul Malik Fajar, Harun Al-Rasyid, Hartono Mardjono, Ismael Hasan, Juwono Sudarsono, Sudharmono, Suhardiman SE, Wiranto, Yusril Ihza Mahendra, Rektor UI, Rektor ITB, Rektor UGM,
Rektor UNDIP , Rektor UNAIR, Rektor UNPAD, Rektor UNHAS, Rektor IPB, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, yang bahkan bisa ditambah unsur Ormas, LSM dll. Tiga puluh di antara nama-nama itu adalah merupakan usulan Pak Harto sendiri.

Cak Nur dan saya bersepakat untuk tidak menjadi anggota Komite Reformasi karena secara psikologis hal itu tidak baik bagi kejernihan situasi reformasi. Kami harus berada di luar setiap peluang kekuasaan, sekurang-kurangnya agar rakyat percaya bahwa yang kami lakukan hanyalah mengusulkan perbaikan keadaan negara, dan bukan mengincar kekuasaan. Akan tetapi pilihan Komite Reformasi itu kemudian segera disalahpahami oleh hampir semua pihak di kalangan kaum reformis. Mungkin karena dua hal.

Pertama, karena menyangka yang bertemu dengan Pak Harto adalah orang-orang yang akan memegang kekuasaan menggantikan Pak Harto.
Kedua, karena tidak percaya bahwa Komite Reformasi akan terdiri atas kaum reformis.
Ketiga, karena Pak Harto sendiri termasuk di dalam Komite Reformasi. Yang pertama dan kedua menjadi gugur oleh tuturan data-data di atas. Barangkali yang ketiga yang sangat mengganjal. Suasana hati kaum reformis sudah sedemikian penuh kebencian dan mungkin dendam kepada Pak Harto, sehingga tidak bisa toleran sedikitpun pada keterlibatan Pak Harto dalam Komite Reformasi.

Yang mungkin dikehendaki oleh kaum reformis adalah pengalihan total dari Suharto dan kroninya kepada kaum reformis, meskipun untuk menentukan siapa di antara kaum reformis itu yang akan menerima pengalihan kekuasaan dari Pak Harto juga bukan soal sederhana untuk dirumuskan secara direlai oleh semua pihak. Ada yang mengatakan bahwa keterlibatan Pak Harto menakutkan lainnya dalam Komite Reformasi. Ada yang mengatakan bahwa yang dikehendaki oleh kaum reformis bukan “dari monopoli kekuasaan ke distribusi atau share kekuasaan”, melainkan “dari monopoli lama ke monopoli baru”. Akan tetapi saya sangat memahami kenapa umumnya kaum reformis ketika itu menolak Komite Reformasi. Para pejuang reformasi sudah tenggelam sedemikian rupa dalam suatu suasana psiko-politik yang sedemikian traumatik kepada Suharto, dan mereka tidak sanggup memerdekakan diri dari situasi internal mereka ini. Dan ketidakmampuan semacam itu sama sekali bukan dosa. Bahkan kalaupun kaum reformis masih takut kepada
Suharto sampai hari ini, juga sama sekali bukan kejahatan. Kalaupun ada yang saya sesali adalah bahwa Cak Nur, sebagai ‘komandan’ beberapa orang yang bertemu dengan Pak Harto dan memilih Komite Reformasi, tidak berupaya keras mensosialisasi konsep husnul khatimah ke masyarakat luas, juga khususnya kepada kaum reformis. Sebab dengan tidak dipahaminya konsep husnul khatimah dalam proses kehidupan bangsa yang menyangkut pertemuan 19 Mei itu, masalahnya kemudian menjadi berbeda sama sekali.

Pertama, langkah reformasi menjadi memubadzirkan waktu yang cukup lama, karena yang menjadi pilihan keadaan kemudian adalah naiknya BJ Habibie menjadi Presiden RI. Terbukti kemudian kontraversi timbul dan hampir tak henti-hentinya atas legitimasi kepresidenan Habibie. Akan tetapi ini adalah ‘pilihan’ kaum reformis sendiri.

Kedua, kita menjadi bangsa yang tidak dewasa, dengan hanya sanggup memperlakukan Suharto hanya dengan kebencian, dendam dan sikap brutal. Kita tidak punya kesanggupan kolektif untuk memperlakukannya secara berbudaya: di satu sisi memproses secara hukum kesalahan-kesalahannya sampai ke penjara kalau perlu. Sementara di lain sisi sebagai manusia biasa Suharto harus dipahami sebagai hamba Tuhan yang punya hak untuk memperbaiki diri, bertobat, membayar hutang, mengembalikan barang curian. Bangsa Indonesia punya hak untuk menghukum Suharto, sekaligus punya hak untuk memaafkannya — umpamanya sesudah Pak Harto mengembalikan harta rakyat kepada yang berhak. Sebagaimana Allah swt. sendiri senantiasa membuka pintu Rahman, Rahim, Tawwab, ‘Afuww, Ghafur dan Ghaffar-Nya untuk mempeluangi hambanya yang hendak bertobat. Sementara kita justru berlaku takabur melebihi kuasa Tuhan dan seolah-olah kita adalah bangsa yang tidak beragama dan tidak pernah memiliki Pancasila.

Tugas sosialisasi pemahaman tentang husnul khatimah di pundak Cak Nur ini sampai hari ini belum saya dengar dijalankannya. Dan hal itu menjadi tidak menolong proses reformasi yang sejauh ini tidak memiliki panduan sistem nilai yang jelas untuk dijalankan.

Seandainyakonsep husnul khatimah dipahami, orang juga akan tahu bahwa seorang Raja baru sanggip memutuskan untuk ‘lengser keprabon’ hanya sesudah ia menghayati dan menerima fenomena ‘madeg pandito’. Seandainya saya adalah seorang yang legitimated dan punya kredibilitas seperti Cak Nur, baik di mata masyarakat umum, di hadapan kelas menengah intelektual reformis, maupun di mata pers atau media massa — tentu saja akan turut menjalankan tugas itu. Akan tetapi saya tidak punya posisi seperti itu. Bahkan tatkala dalam rangka ke-Begawan-annya Gus Dur menemui Pak Harto, ia melatarbelakangi tindakannya itu dengan sosialisasi konsep husnul khatimah — masalah dan proses apresiasi masyarakat tentu tidak seperti apa yang kemudian berlangsung. Gus Dur hanya menyatakan bahwa Pak Harto masih punya banyak pengikut yang bisa ngamuk di mana-mana, sehingga ia mendatangi ‘Don Suharto’ itu agar meredam anak buahnya.

Kita jadinya seperti ‘mengemis keselamatan’ kepada seorang ‘kepala perampok’. Seandainya saja Gus Dur memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang ia jalankan adalah tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt. kepada Nabi Musa As. untuk menemui Fir’aun dan menanyakan kepadanya apakah ia mau bertobat…..

~ by samsira on 30 November 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: